Apr 212012
 

Pondok Pesantren Mu’adalah

Pondok Pesantren Mu`adalah adalah pondok pesantren yang disetarakan dengan SMA / MA karena walaupun pondok pesantren tersebut tidak mengikuti kurikulum Kemdiknas (SD, SMP, SMA) atau kurikulum Kemenag (MI, MTs, MA) akan tetapi alumnus pondok pesantren tersebut dapat diterima (diakui) di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri seperti Al Azhar, Ummul Quro’, dsb. Dengan mu`adalah (disetarakan), di dalam negeri (Indonesia) santri lulusan pondok pesantren tersebut juga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah di perguruan tinggi swasta / negeri) atau jika berhenti di tengah jalan (keluar) tetap dapat melanjutkan ke SMP / MTs atau SMA / MA.

Pendidikan pondok pesantren tersebut disetarakan dengan madrasah aliyah melalui SK Dirjen Pendidikan Islam Depag RI dan oleh SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional untuk yang disetarakan dengan SMA. Proses penyetaraan (mu’adalah) ini telah berlangsung lama sejak tahun 1998 hingga sekarang sebagai langkah pengakuan (recognition) pemerintah terhadap eksistensi pendidikan di kalangan pondok pesantren yang pada saat itu belum terakomodir di dalam sistem pendidikan nasional.

Kemudian pada tahun 2003, pendidikan diniyah dan pesantren resmi secara tersurat ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat 1-4. Tetapi kendatipun belum sepenuhnya pendidikan pondok pesantren mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia, pada umumnya mereka tetap berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 93 ayat 1-3 yang berbunyi “Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP”. . . .dst.

Mayoritas Pendidikan pondok pesantren Mu’adalah yang berjenjang 6 tahun setelah jenjang Ibtidaiyyah, seperti KMI (Kulliyatul Muallimin al-Islamiyyah), TMI (Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyyah) dan nama lain yang sejenisnya merupakan salah satu program unggulan yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Departemen Agama RI. Dan Alhamdulillah, dengan hadirnya program ini ternyata rekognisi dari Pemerintah dan civil effectnya di masyarakat secara luas bagi pendidikan di pondok pesantren ternyata dapat mengangkat harkat dan martabat pendidikan di pondok pesantren.

Sampai dengan saat ini, baru 32 pesantren yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Mu`adalah (FKPM) :

1. KMI Gontor (Ponorogo)

2. KMI Pesantren Baitul Arqom (Jember)

3. KMI Pesantren Darul Qolam (Tangerang)

4. KMI Pesantren Nurul Ikhlas (Tanah Datar-Sumbar)

5. KMI Pesantren Pabelan (Muntilan Mantingan)

6. KMI Pesantren Raudhatul Hasanah (Medan)

7. MHS PP (Ciwaringin)

8. Pesantren Al-Basyariah (Bandung)

9. Pesantren Modern Al-Mizan (Lebak Banten)

10. Pesantren Al-Amien (Prenduan-Sumenep)

11. Pesantren Al-Ikhlas (Kuningan)

12. Pesantren Darul Rahman (Jakarta)

13. Pesantren Darunnajah (Jaksel)

14. Pesantren Mathlabul Ulum (Sumenep)

15. Pesantren Modern Al-Barokah (Nganjuk)

16. Pesantren Ta’mirul Islam (Surakarta)

17. PP Al-Anwar (Jateng)

18. PP Al-Falah (Ploso-Kediri)

19. PP Al-Fithrah (Surabaya)

20. PP Al-Hamidy Dirasatul Mu’allimin (Jatim)

21. PP Darul Munawaroh (NAD)

22. PP Darussalam (Kencong-Kediri)

23. PP Lirboyo Hidayatul Mubtadi’en (Jatim)

24. PP Miftahul Mubtadiin (Nganjuk)

25. PP Nurul Qodim (Probolinggo)

26. PP Mathali’ul Falah (Kajen Pati)

27. PP Salafiyah Syafiyyah (Pasuruan)

28. PP Sidogiri Madrasah Aliyah Miftahul Ulum (Jatim)

29. PP Termas MA Salafiyah (Pacitan)

30. TMI Pesantren Cibatu (Garut)

31. TMI Darul Muttaqien (Bogor)

32. TMI Pesantren Darunnajah Cipining (Bogor).

Guru-guru dari pesantren mu`adalah mendapatkan hak yang sama seperti guru-guru dari sekolah swasta, seperti dapat mengikuti sertifikasi guru, impassing, dll.

Apr 172012
 

13.802 Siswa Madrasah Aliyah (MA) se-Banten Ikuti Ujian Nasional

SERANG/darunnajah3.com – Sebanyak 13.802 siswa Madrasah Aliyah se-Provinsi Banten ikuti ujian nasional, ujian dimulai pada hari Senin (16/4),  tak terkecuali Madrasah Aliyah (MA) Darunnajah Pabuaran.

Peserta ujian tingkat MA diikuti sebanyak 13.802 siswa, dengan rincian di Kota Serang sebanyak 896 siswa, Kota Tangerang sebanyak 808 siswa, Kota Cilegon sebanyak 1.258 siswa, Kota Tangsel sebanyak 618 siswa, Kabupaten Serang sebanyak 3.108 siswa, Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.627 siswa, Kabupaten Lebak sebanyak 1.615 siswa, dan Kabupaten Tangerang sebanyak 2.827 siswa.

Dari data tersebut, Kabupaten Serang merupakan peserta terbanyak yang ikut UN Madrasah Aliyah tahun ini, diikuti oleh Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandegelang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan terakhir adalah Tangerang Selatan.

Apr 172012
 

3.108 Siswa MA di Kabupaten Serang Ikuti Ujian Nasional

SERANG/darunnajah3.com – Sebanyak 3.108 siswa Madrasah Aliyah se-Kabupaten Serang, Provinsi Banten,  pada hari Senin (16/4) mengikuti Ujian Nasional tahun pelajaran 2011/2012, tak terkecuali Madrasah Aliyah (MA) Darunnajah Pabuaran.

Untuk Banten, sebanyak 108.554 siswa tingakt SLTA/sederajat akan mengikuti pelaksanaan UN  tahun ini.  Naskah soal UN mulai didistribusikan pada Jumat (13/4) sore dari percetakan di Kudus, Jawa Tengah.

Kemudian tingkat MA diikuti sebanyak 13.802 siswa, dengan rincian di Kota Serang sebanyak 896 siswa, Kota Tangerang sebanyak 808 siswa, Kota Cilegon sebanyak 1.258 siswa, Kota Tangsel sebanyak 618 siswa, Kabupaten Serang sebanyak 3.108 siswa, Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.627 siswa, Kabupaten Lebak sebanyak 1.615 siswa, dan Kabupaten Tangerang sebanyak 2.827 siswa.

Apr 172012
 

Perubahan Paradigma Pendidikan

Seiring dengan perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak menuju arus globalisasi, problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh dunia persekolahan kita makin rumit dan kompleks. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mampu melahirkan generasi-generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Diakui atau tidak, selama bertahun-tahun dunia pendidikan kita terpasung di persimpangan jalan, tersisih di antara hiruk-pikuk dan ingar-bingar ambisi penguasa yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiakan manusia secara “utuh” dan “paripurna”, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, emosi, dan spiritual. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi, dan budi nurani, menjadi nihil. Mereka dianggap menjadi “robot-robot” zaman yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistik, dan mau menang sendiri.

Selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah, peserta didik (nyaris) tidak pernah bersentuhan dengan pendidikan nilai yang berorientasi pada pembentukan watak dan kepribadian. Mereka diperlakukan bagaikan “tong sampah” ilmu pengetahuan yang harus menerima apa saja yang dijejalkan dan disuapkan oleh para guru.

Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich.

Dalam konteks demikian, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, hipokrit, hedonis, dan besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai. Makna pendidikan substansial, yaitu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jatidirinya secara “utuh” dan “paripurna” melalui sebuah proses yang dialogis, interaktif, efektif, menarik, dan menyenangkan, nyaris tak pernah bergaung dalam dunia pendidikan kita. Dari tahun ke tahun, atmosfer pembelajaran di sekolah tak lebih “memenjarakan” peserta didik untuk bersikap serba patuh, pendiam, miskin inisiatif dan kreativitas.

Mengapa atmosfer pembelajaran dalam dunia persekolahan kita terpasung dalam situasi monoton, kaku, dan membosankan, sehingga gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral seperti yang didambakan oleh masyarakat? Paling tidak ada dua argumen yang dapat dikemukakan.

Pertama, diterapkannya sistem single-track yang “membutakan” peserta didik dari persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya, sehingga tidak memiliki sikap kritis dan responsif terhadap persoalan-persoalan hidup.

Kedua, para pengambil kebijakan menjadikan dunia pendidikan -meminjam istilah Zamroni (2000)- sebagai engine of growth; penggerak dan loko pembangunan. Agar proses pendidikan efisien dan efektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori. Namun, disadari atau tidak, kebijakan semacam itu justru membikin dunia pendidikan menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi dengan munculnya berbagai kesenjangan kultural, sosial, dan kesenjangan vokasional yang ditandai dengan melimpahnya pengangguran terdidik.

Karena makin rumit dan kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, dibutuhkan paradigma pendidikan masa depan yang dinilai lebih mampu menjawab tantangan zaman, yaitu paradigma pendidikan sistemik-organik yang menekankan bahwa segala objek, peristiwa, dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh.

Paradigma pendidikan sistemik-organik menekankan bahwa proses pendidikan formal, sistem persekolahan, harus memiliki ciri-ciri: (1) pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) daripada mengajar (teaching); (2) pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel; (3) pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakter khusus dan mandiri; dan (4) pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan (Zamroni, 2000).

Paradigma pendidikan sistemik-organik menuntut pendidikan bersifat double-tracks, yaitu pendidikan sebagai proses yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengaitkan proses pendidikan dengan masyarakat pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Dengan sistem semacam ini, dunia pendidikan kita diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang senantiasa berubah dengan cepat.

Agen Perubahan

Dalam upaya mengimplementasikan paradigma pendidikan masa depan, peran guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan jelas tidak boleh dipandang sebelah mata. Sudah saatnya guru diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengelola proses pembelajaran secara kreatif, “liar”, dan mencerdaskan, sehingga pembelajaran berlangsung efektif, menarik, dan menyenangkan. Sudah bukan saatnya lagi guru dipajang dalam “rumah kaca” yang selalu diawasi gerak-geriknya, sehingga guru yang dianggap “tampil beda” dalam mengelola proses pembelajaran “kena semprit” dan dihambat kariernya.

Dalam Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas (pasal 40 ayat 2) jelas dinyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ini artinya, guru tidak lagi berperan sebagai “piranti negara” yang semata-mata mengabdi untuk kepentingan penguasa, tetapi sebagai “hamba kemanusiaan” yang mengabdikan diri untuk “memanusiakan” generasi bangsa secara “utuh” dan “paripurna” (cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual) sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam konteks demikian, guru harus benar-benar menjadi “agen perubahan” dan menjadi sosok profesional yang senantiasa bersikap responsif dan kritis terhadap berbagai perkembangan dan dinamika peradaban yang terus berlangsung di sekitarnya. Guru – bersama stakeholder pendidikan yang lain – harus selalu menjadikan sekolah bagaikan “magnet” yang mampu mengundang daya pikat anak-anak bangsa untuk berinteraksi, berdialog, dan bercurah pikir dalam suasana lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dengan cara demikian, tidak akan terjadi proses deschooling society di mana sekolah mulai dijauhi oleh masyarakat akibat ketidakberdayaan pengelola sekolah dalam menciptakan institusi pembelajaran yang “murah-meriah” di tengah merebaknya gaya hidup hedonistik, konsumtif, materialistik, dan kapitalistik.

Persoalannya sekarang, siapkah sekolah bersama para “penghuni”-nya menghadapi perubahan paradigma pendidikan, “bermetamorfosis” menjadi sebuah institusi yang responsif terhadap tuntutan zaman? Kita tunggu saja.

Sumber: [email protected]/[email protected]